Cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
Cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan, Program dan Cara Pendaftaran

BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah langkah baru pengganti jamsostek yang telah kita kenal sebelumnya. Walaupun namanya berubah, program pelaksanaannya tetap memperhatikan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Pasti pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
Cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga hukum publik yang mempunyai tanggung jawab dari Presiden agar memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja di Indonesia, baik pada sektor formal maupun non formal dan orang asing yang bekerja di Indonesia, sekurang-kurangnya 6 bulan. Proteksi atau perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ialah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Bagi yang sudah menjadi peserta Jamsostek, untuk keanggotaan JK, JKK, dan JHT tak mengalami perubahan serta tak perlu registrasi ulang. Sedangkan, bagi perusahaan dan pekerja mandiri yang sudah berstatus sebagai peserta program Jaminan Pensiun (JP), masih perlu mendaftarkan ulang ke BPJS Kesehatan.

Berikut beberapa persyaratan serta dokumen agar bisa mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga ada rangkuman tata cara alur pendaftaran yang disertai dengan deskripsi masing-masing program yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan.

JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

JKK akan memberikan perlindungan berupa kompensasi dan rehabilitasi untuk tenaga kerja yang sedang mengalami kecelakaan, saat mulai berangkat kerja hingga tiba kembali di rumah. Atau bagi tenaga kerja yang menderita penyakit karena hubungan kerja. Iuran program JKK akan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan tempat bekerja. Di bawah ini perincian iuran berdasarkan jenis usaha yaitu :

  1. Biaya transportasi (maksimum)
    Darat, danau, sungai : Rp 750.000
    Laut dan Udara : Rp 1.000.000 dan Rp 2.000.000
  1. Tidak mampu bekerja sementara
    Empat bulan pertama : 100% x gaji perbulan
    Empat bulan kedua : 75% x gaji perbulan
    Seterusnya : 50% x gaji perbulan
  1. Biaya Pengobatan
    Perawatan Rp 20.000.000 (maksimum)
    Pergantian gigi tiruan Rp 2.000.000 (maksimum)
  1. Santunan cacat
    Sebagian tetap : % tabel x 80 bulan gaji
    Total tetap : 70% x 80 bulan gaji
    Berkala 24 bulan : Rp 200.000/bulan
  1. Kurang fungsi : % tabel x % kurang fungsi x bulan gaji
  2. Santunan kematian
    Sekaligus : 60% x 80 bulan gaji
    Berkala 24 bulan Rp 200.000/ bulan
    Biaya pemakaman Rp 2.000.000
  1. Biaya rehabilitasi akan hanya diberikan sekali untuk setiap kasus atas patokan harga yang telah ditentukan oleh Pusat Rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah serta ditambah 40% dari harga itu, biaya rehabilitasi medik maksimal sebesar Rp 2.000.000
    Prothese (alat pengganti anggota badan)
    Orthose (alat bantu) seperti kursi roda
  1. Penyakit karena hubungan kerja, besarnya biaya santunan dan pengobatan atau biaya perawatan sama seperti poin 2 dan 3.

Untuk pengajuan klaim apabila terjadi kecelakaan kerja, pengusaha harus mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3 atau laporan kecelakaan tahap I dan mengirimkannya kepada pihak BPJS Ketenagerjaan tak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan. Setelah tenaga kerja telah dinyatakan sembuh ataupun meninggal oleh pihak dokter yang merawat, maka pengusaha harus mengisi formulir 3a atau laporan kecelakaan tahap II dan dikirim kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan kurang dari 2 x 24 jam setelah tenaga kerja dinyatakan dokter sembuh atau meninggal. Kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar santunan serta ganti rugi atas kecelakaan kerja kepada tenaga kerja atau ahli warisnya.

Formulir BPJS 3a bermanfaat sebagai pengajuan klaim pembayaran jaminan dengan disertasi bukti-bukti seperti :

  • FC kartu kenaggotaan BPJS Ketenagakerjaan
  • Surat keterangan dari dokter yang merawat berbentuk formulir BPJS Ketenagakerjaan 3b dan 3c
  • Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan selama di rumah sakit dan kwitansi pengangkutan.

JK (Jaminan Kematian)

Jaminan kematian merupakan jaminan yang diperuntukkan bagi keluarga atau ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang meninggalnya bukan akibat dari kecelakaan kerja. Adapun manfaat yang didapat oleh keluarga atau ahli waris tenaga kerja ialah :

  • Biaya pemakaman : Rp 2.000.000
  • Santunan kematian : Rp 14.200.000
  • Santunan berkala Rp 200.000/ bulan selama 24 bulan

Iuran JK yang ditanggung oleh pengusaha sebanyak 0.3%, dengan perincian jaminan kematian yang diberikan sebesar Rp 12.000.000 terdri atas Rp 10.000.00 santunan kematian dan Rp 2.000.000 untuk biaya pemakaman serta santunan berkala.

Tata cara mengklaim jaminan kematian bisa diusahakan pengusaha maupun pihak keluarga sendiri dari peserta yang meninggal dengan mengisi serta mengiri form 4 BPJS Ketenagakerjaan seperti di bawah ini :

  • Kartu Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan
  • Surat keterangan kematian dari keluarahan/ rumah sakit/ kepolisian.
  • FC SIM atau KTP dan KK (kartu keluarga) peserta yang masih berlaku.
  • FC SIM atau KTP dan KK ahli waris
  • Surat keterangan sebagai ahli waris dari kelurahan atau kepala desa
  • Surat Kuasa bermaterai serta FC KTP yang diberi kuasa (jika pengambilan JKM dikuasakan)

JHT (Jaminan Hari Tua)

Program JHT memberikan kepastian pagi tenaga kerja tetap menerima penghasilan saat berusia 55 tahun ataupun yang telah memenuhi syarat tertentu dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Di bawah ini persyaratan JHT akan dibayarkan sebanyak iuran yang telah terkumpul ditambah hasil pengembangannya :

  • Usia telah mencapai 55 tahun atau cacat total tetap atau meninggal dunia.
  • Berhenti bekerja dan memenuhi masa kepesertaan selama 5 tahun serta masa tunggu sebulan.
  • Berangkat ke luar negeri tak kembali lagi, atau jadi POLRI/ ABRI/ PNS.

Untuk permintaan klaim JHT, peserta wajib mengisi dan mengirim form 5 BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan :

  • Kartu keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan

  • FC KTP atau SIM

  • Surat keterangan pemberhentian kerja dari perusahaan tempat bekerja atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial

  • FC Kartu Keluarga (KK)

  • Surat pernyataan tak bekerja lagi di Indonesia

  • FC Paspor

  • FC Visa

  • Surat keterangan kematian dari Kelurahan/rumah sakit/ Kepolisian/

  • Surat pernyataan belum bekerja lagi

  • Permintaan klaim pembayaran JHT bagi peserta yang menjadi PNS/POLRI/ABRI

JP (Jaminan Pensiun)

BPJS Ketenagakerjaan juga mengeluarkan program pelindungan hari tua yaitu Jaminan Pensiun. Pembayaran atau keluarnya dana JP saat peserta memasuki masa pensiun, meninggal dunia, pindah ke luar negeri secara permanen, atau mengalami cacat tetap. Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Pensiun mempunyai masa iuran agar mendapatkan manfaatnya minimal selama 15 tahun. Dana pensiun nantinya diberikan ketika peserta berusia 56 tahun. Aturan ini hanya berlaku untuk peserta JP yang kerja di perusahaan swasta dan bukan lembaga negara.

data-ad-format="link">
BPJS Ketenagakerjaan, Program dan Cara Pendaftaran Post in | Last updated: January 6th, 2017 | 276 views
Saya seorang Blogger, Internet marketer, dan Independent distributor produk kesehatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *